Mantiri : Kunker Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Bisa Mengatasi Masalah Perikanan di Kota Bitung | Reportase Sulawesi Utara       Mantiri : Kunker Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Bisa Mengatasi Masalah Perikanan di Kota Bitung | Reportase Sulawesi Utara

Ads (728x90)

Reportase Sulut.com - Deputi III Koordinasi dan Sumberdaya Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumberdaya, Dr Ir Ridwan Djamaludin MSc melakukan kunjungan kerja di PSDKP Kota Bitung, Rabu (04/05), diterima oleh Wakil Walikota Bitung, Ir Maurits Mantiri, Kamis (05/05).

Menurut Mantiri, kedatangan Djamaludin sudah dijadwalkan sudah sejak kemarin saat pelaksanaan rapat  koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan sistem logistik di Kawasan Timur Indonesia.

“Selain kunker, mereka juga ingin melihat langsung perkembangan Pelabuhan Bitung setelah ditetapkan sebagai IHP, Peti Kemas dan KEK. Selanjutnya mengunjungi beberapa perusahaan perikanan untuk berkomunikasi sejauh mana dampak moratorium bagi perusahaan tersebut" jelas Mantiri

Maka dari itu, kami memberikan hasil data produksi dan ekspor hasil perikanan dari beberapa perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dimana terdapat perubahan yang signifikan antara tahun  2014 sebelum moratorium dan tahun 2015 sesudah moratorium ditetapkan. Kiranya, masalah ini bisa dijadikan bahan evaluasi oleh Kemenko Maritim dan Sumberdaya nanti, tambah Mantiri.

Untuk tahun 2014, produksi perikanan di Kota Bitung mencapai 124,501.48 ton dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2015, hanya mencapai 49,441.35 ton yang berdampak pada anjloknya pertumbuhan ekonomi yang sangat bergantung pada industri perikanan, tutup Mantiri.

Setelah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Mantiri, Djamaludin mengatakan, bahwa data yang telah diterima dari Pemkot Bitung akan menjadi dasar memperjuangkan solusi terbaik dari permasalahan ini.

Terkait dengan moratorium dari KKP, belum ada wacana kalau aturan itu akan dicabut, tetapi Pemerintah Pusat sedang berusaha menerbitkan aturan yang lebih tinggi agar Kota Bitung boleh mendapat pengecualian dari moratorium, tutup Djamaludin.

Posting Komentar