Disorot DPRD, Direksi PDAM Katakan Begini..

Iklan Semua Halaman

Disorot DPRD, Direksi PDAM Katakan Begini..

Jumat, 05 Juni 2020
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dua Sudara Bitung.

Reportasesulut.com-Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Pemerintah Kota Bitung (Eksekutif), pada Selasa, (02/06) lalu menyoroti sejumlah kebijakan Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran 2019-2020.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam penyampaian pandangan umum fraksi PDIP dan fraksi Golkar adalah terkait Penyertaan Modal Pemerintah di Badan Usaha Milik Daerah,  dalam hal ini Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemkot Bitung,  yaitu PD. Bangun Bitung dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dua Sudara Bitung. 

Khusus kepada PDAM Dua Sudara,  DPRD meminta agar eksekutif lebih optimal lagi melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia air bersih untuk warga Kota Bitung itu, karena hingga kini dianggap belum memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan kepada Pemerintah Kota Bitung. 

"Kita hanya mengingatkan karena ini menyangkut penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah itu. Harapannya, dengan jumlah penyertaan modal yang besar itu, perusahaan daerah dapat membawa keuntungan bagi daerah dan memberikan pelayanan memuaskan bagi masyarakat, terutama bagi PDAM agar dana penyertaan modal itu tidak menjadi percuma," ujar Aldo Nova Ratungalo dari Fraksi PDIP yang juga adalah Ketua DPRD Kota Bitung ini. 

Aldo Nova Ratungalo, Ketua DPRD Bitung. (Foto: koleksi pribadi) 

Aldo mengatakan, sorotan terhadap perusahaan daerah ini tidak hanya datang dari partainya. Fraksi Partai Golkar malah lebih getol membicarakan soal penyertaan modal dalam rapat paripurna. 

"Sebenarnya bukan hanya Fraksi PDIP yang menyoroti itu (penyertaan modal) kepada perusahaan daerah. Fraksi Partai Golkar juga terus menerus bicara tentang besarnya dana penyertaan modal sementara timbal baliknya kurang, sehingga diminta untuk ditinjau kembali. Itu yang menjadi pokok-pokok catatan kami di legislatif saat paripurna kemarin," papar Aldo usai menerima kunjungan Ketua DPRD Bolsel di Gedung Kerucut, Jumat (05/06).

Menanggapi sorotan legislatif itu,  Direktur Utama PDAM Dua Sudara Bitung, Raymond Luntungan mengatakan, feed back atau umpan balik Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) tidak harus dengan laba. Tetapi yang diutamakan adalah pelayanan terhadap masyarakat, utamanya pemenuhan kebutuhan air bersih yang menjadi tanggung jawab utama perusahaan yang dipimpinnya itu. 

"Benar yang disampaikan oleh Ketua DPRD, hasil dari PMP tidak harus selalu berupa laba. Tetapi fungsi pelayanan kita terhadap masyarakat terkait pelayanan dasar air minum. Untuk itu,  di tahun 2017-2019, jumlah masyarakat yang menerima layanan mencapai 7.911 pelanggan dari total PMP sebesar 26,3 Milyar. Dan sudah kita kembalikan ke pemda sebesar 22,7 Milyar. Sehingga secara riil, PMP hanya tersisa 3,6 Milyar yang belum dikembalikan," beber Raymond Luntungan melalui percakapan WhatsApp, Jumat (05/06).

Raymond Luntungan, Direktur Utama PDAM Dua Sudara Bitung. 

Lanjut Raymond sampaikan, 4 (empat) tahun berturut-turut, audit keuangan PDAM Dua Sudara dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil meraup laba atau keuntungan, bukan rugi. 

"Dari hasil audit tahun 2019, PDAM menghasilkan laba sebesar 2,56 Milyar. Namun laba ini belum kita setorkan sebagai sumber PAD ke Pemda karena cakupan pelayanan belum mencapai 80% sebagaimana diatur dalam perda. Dan laba itu kita investasikan lagi untuk mencapai cakupan pelayanan 80%," lanjut mantan Ketua KNPI Bitung ini. 

Pelanggan Menunggak 20 Milyar

Di sisi lain, Oudy Lumingkewas, Asisten Manajer Bagian Umum PDAM Dua Sudara mengatakan, hingga tahun 2020 ini,  jumlah tunggakan pelanggan mencapai Rp. 20 Milyar. Sehingga secara hitungan akuntansi, di masa kepemimpinan Dirut Raymond Luntungan, PDAM sudah membukukan laba puluhan milyar rupiah. 

"Selain perusahaan dituntut untuk mengejar profit agar bisa menyumbang PAD, tujuan utama kami adalah peningkatan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan air kepada masyarakat. Oleh karenanya, kami tidak menuntut atau memaksa pelanggan agar taat membayar rekening air selain hanya mengimbau dan berharap dari kesadaran para pelanggan itu sendiri dalam hal kewajiban membayar iuran," harap Lumingkewas. 

"Tetapi tentu saja kita tetap menerapkan sanksi kepada pelanggan jika berbulan-bulan mereka tidak memenuhi kewajiban. Karena semua ada aturannya" tegasnya.

Oudy Lumingkewas, Asisten Manajer Bagian Umum PDAM Bitung

Sementara itu, guna memberikan layanan prima terhadap masyarakat, PDAM Dua Sudara sedang menjajaki kerja sama dengan World Bank atau Bank Dunia melalui program, National Urban Water Supply Project (NUWSP). Sebuah proyek pengadaan air perkotaan dari Bank Dunia melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

PDAM Dua Sudara berharap,  Bank Dunia dapat menyuntikkan dana sebesar Rp. 53 Milyar untuk digunakan dalam perbaikan infrastruktur seperti penambahan jaringan atau instalasi,  penambahan reservoir atau bak penampungan air dan infrastruktur pendukung lainnya agar nantinya masyarakat Kota Bitung dapat menikmati layanan Air Bersih dari PDAM,  1x24 jam. 

"Bantuan dana 53 Milyar itu bukan kita (PDAM) yang kerjakan, melainkan Ditjen Cipta Karya sebagai pelaksana proyek. Harapannya nanti,  air bersih dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat hingga ke pelosok dan di daerah yang sulit air," pungkas Oudy Lumingkewas. (Adj)