Pilkada Serentak vs Virus Serentak.

Iklan Semua Halaman

Pilkada Serentak vs Virus Serentak.

Sabtu, 13 Juni 2020
O P I N I:
Oleh:
Baso Affandi, Konsultan Politik. 
Direktur Utama Barometer Suara Indonesia (BSI).



PILKADA SERENTAK VS VIRUS SERENTAK

JALAN TENGAH PRO KONTRA PILKADA SERENTAK DITENGAH PANDEMIK

Bingung dengan langkah "gegabah" para pengambil kebijakan yang seolah tak memikirkan nasib jutaan rakyat yang nyawanya mau diadu ditengah pandemic covid 19.  Seolah memaksakan pilkada harus dilaksanakan 9 Desember 2020.

Awalnya memang pilkada serentak akan dilaksanakan 23 September 2020, namun karena bencana non alam (pandemic covid 19), maka waktu tersebut digeser ke 9 Desember 2020 dikarenakan wabah covid masih mendera bangsa ini.  Klausul tentang pilkada bisa ditunda jika wabah masih terus menyerang membuka ruang untuk di reschedule kembali.

Namun demikian ada banyak pihak mempertahankan agar segera dilaksanakan 9 Desember 2020, sementara tanda menurunnya tingkat penyebaran Covid 19 belum nampak ada perkembangan baik yang signifikan.  Disisi lain permintaan agar kembali di tunda pun tidak sedikit, olehnya perlu jalan tengah untuk mempertemukan dua kepentingan ini.

Alasan menunda lagi bukanlah hal yang mustahil, semua itu bisa kita rasionalisasi dengan beberapa hal.  Pertama, kontestasi seharusnya tak dapat digelar saat terjadinya bencana, dalam hal ini pandemi Covid-19 (bencana non-alam). Kedua, adalah faktor epidemiologi yang harus diperhatikan oleh penyelenggara. Sebab, kita semua tak ingin masyarakat menggunakan hak suaranya dengan perasaan cemas, bahkan seolah mengabaikan keselamatan jiwa dan raga.
Ketiga, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di mana, kekosongan kepala daerah dapat digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). "Pilkada ini kalau ditunda tidak ada soal,  negara punya mekanisme penjabat. Jika habis masa jabatan.

Sementara yang ngotot untuk melaksanakan pilkada 9 Desember 2020 juga punya alasan bahwa aturan PKPU sudah dibahas dan tahapannya sudah disepakati oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu.

Baso Affandi dan Zulkifli Hasan,  Ketua Umum PAN,  

Saya berpikir bahwa jika kedua mempertahankan pendapatnya maka mustahil akan ketemu solusi yang tepat, karena jika kepentingan yang bicara maka tertutup lah semua upaya dari siapapun untuk menemukan solusi bagi bangsa dan negara.

Mari sedikit berpikir agar tak banyak lagi korban berjatuhan, tidak lagi tercipta cluster baru penyebaran Covid 19 ini.  Bisakah mereka kembali duduk dan bersepakat agar pilkada bisa dilaksanakan bagi daerah yang sudah masuk kategori ZONA HIJAU dan dijamin tidak akan terjadi penyebaran yang memungkinkan penyebarannya makin menggila karena cluster pilkada bisa jadi cluster baru, pelaksanaannya pun wajib dilakukan sesuai protokoler penanganan pencegahan Covid 19 meluas, dengan membatasi alur masuk orang ke daerah tersebut, menggunakan APD, serta beberapa aturan lain yang patut ditaati oleh semua pihak.

Sementara wilayah atau daerah yang masih ZONA MERAH agar bersabar dan mengurung niatnya untuk mempercepat regulasi pergantian kekuasaan dalam sebuah kontestasi politik.  ZONA MERAH harus lebih fokus dan berkonsentrasi agar penyebaran Covid 19 bisa segera teratasi dan keluar dari musibah ini.  Sekiranya kita semua masih sehat dan bisa rasional dalam menghadapi dua persoalan penting ini.  

ANDA HEBAT MENGALAHKAN MUSUH, NAMUN JAUH LEBIH HEBAT JIKA MAMPU MENGALAHKAN EGO SENDIRI !!!

Semoga  coretan ini punya manfaat sambil berdoa semoga ALLAH melindungi kita semua dari segala yang jahat serta kita disehatkan semua.  Aamiin. (Baso Affandi).