KomentarReportase Sulut - Prestasi yang berhasil diukir maupun penghargaan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan merupakan indikator meningkatnya
kesejahteraan rakyat Kota Bitung. Hal ini diungkapkan oleh Walikota Bitung,
Hanny Sondakh setelah menghadiri seminar yang diselenggarakan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang bertemakan “Pengelolaan Keuangan Negara, dan Kesejahteraan
Rakyat di Gedung Auditorium Universitas Samratulangi Manado, Rabu (13/05).
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI), Harry Azhar Azis MA menyampiakan, kinerja BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. “Dengan tugasnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Oleh sebab itu, BPK akan meningkatkan pemeriksaan kinerja terhadap lembaga pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Daerah, maupun BUMN dan BUMD. Dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja diperlukan indikator kinerja untuk menjadi acuan bagi BPK maupun lembaga yang diperiksa dan menetapkan standar dalam penilaian kinerja, unguk hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara keuangan negara yang dikelola dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pungkasnya.
Dalam seminar tersebut, Sondakh didamping oleh Ketua
DPRD Kota Bitung, Laurensius Supit dan Sekretaris Kota Bitung, Drs Edison
Humiang MSi dan beserta sejumlah pejabat terkait.
Sondakh menegaskan, predikat WTP harus dibarengi dengan peningkatan nyata kesejahteraan rakyat, karena penghargaan belum sepenuhnya menjadi gambaran apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Beberapa Indikator harus terpenuhi jika ingin dikategorikan mampu mengelola keuangan secara baik. Seperti angka kemiskinan menurun, indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat kecerdasan meningkat, serta pengangguran berkurang.
Sondakh menegaskan, predikat WTP harus dibarengi dengan peningkatan nyata kesejahteraan rakyat, karena penghargaan belum sepenuhnya menjadi gambaran apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Beberapa Indikator harus terpenuhi jika ingin dikategorikan mampu mengelola keuangan secara baik. Seperti angka kemiskinan menurun, indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat kecerdasan meningkat, serta pengangguran berkurang.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI), Harry Azhar Azis MA menyampiakan, kinerja BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. “Dengan tugasnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Oleh sebab itu, BPK akan meningkatkan pemeriksaan kinerja terhadap lembaga pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Daerah, maupun BUMN dan BUMD. Dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja diperlukan indikator kinerja untuk menjadi acuan bagi BPK maupun lembaga yang diperiksa dan menetapkan standar dalam penilaian kinerja, unguk hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara keuangan negara yang dikelola dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pungkasnya.