KomentarReportase Sulut.com - Sosialisasi Nasional dan Workshop Pengembangan Kawasan
permukiman berbasis masyarakat 2016, di Hotel Sheraton Gandaria City, Rabu (27/04), diselengagarakan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dihadiri oleh Walikota Bitung,
Maxilian J Lomban, Kamis (28/04).
Maksud dan
tujuan dari Sosialisasi tersebut, bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu
untuk penanganan kumuh. Yang mana, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan
dalam perencanaan maupun implementasinya dan mengedepankan partisipasi
masyarakat.
“Menurut Kementrian PU dan PR, yang
mendukung penanganan kawasan
permukiman kumuh seluas 38.431 Ha, dilakukan secara bertahap diseluruh Indonesia
melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat”.
Lanjutnya lagi,
bahwa penguatan kelembagaan perlu ada perencanaan, perbaikan infrastruktur dan
pelayanan dasar ditingkat kota maupun masyarakat. Hal ini, perlu pendampingan
teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN
Tahun 2015 – 2019, pengentasan
permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.
Dalam kesempatan, Lomban juga berpendapat bahwa mengurangi
kemiskinan adalah bagian dari visi Kota Bitung dan menjadi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) di Tahun 2017.
“Untuk itu, semua diharapkan dapat bersinergi,
membenahi kota ini demi terwujudnya kota tanpa kumuh dan target nasional
seratus zero seratus (100 – 0 - 100) di Tahun 2019 nanti”, jelas Lomban.
Pemkot Bitung, dalam intinya selalu serius akan masalah
penanggulangan kemiskinan dan target pencapaian 100 – 0 - 100. Untuk itu, kami sangat
mendukung penuh kegiatan ini. Semoga hasil baseline yang dilaksanakan
masyarakat dan TIPP menjadi referensi penting untuk penurunan angka kekumuhan
di Kota Bitung, tutup Lomban.
