KomentarReportase Sulut.com - Walikota Bitung,
Maxilian J Lomban, di Ruang Sidang Lantai IV melangsungkan pertemuan dengan
pihak Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Bitung Logistik College Comunity (BLCC)
dan Mahasiswa, Jumat (13/05).
“Menurut Lomban, pertemuan
ini sebagai kelanjutan BLCC yang mulai mendapat kejelasan setelah Pemerintah Pusat
mengeluarkan edaran jika pembina dari akademi adalah Politeknik Negeri Samarinda”.
Lomban juga mengatakan, keterlambatan bukan disebabkan oleh Pemkot Bitung, melainkan aturan Pemerintah Pusat. Kenapa bukan lagi ITB yang menjadi perguruan tinggi Pembina, karena 2 bulan setelah berdiri BLCC, ITB menjadi perguruan tinggi berbadan hukum sehingga tidak bisa lagi mendapat dana dari APBN.
Akibat inilah yang membuat langkah BLCC tersendat, namun dengan ditunjuknya Polnes sebagai pembina BLCC, maka akademi logistik akan mendapatkan kucuran dana sebesar 3,3 Miliard sebagai biaya operasionalnya. Dengan begitu, tidak ada lagi persoalan soal pengoperasian BLCC yang selama ini memang tidak pernah menerima dana APBN, jelas Lomban.
Sedangkan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Polnes, Alwathan menjelaskan, dari 24 perguruan tinggi serupa, ada beberapa yang sudah bubar. Bubarnya karena daerah tidak siap, namun di Kota Bitung semuanya siap.
Lomban juga mengatakan, keterlambatan bukan disebabkan oleh Pemkot Bitung, melainkan aturan Pemerintah Pusat. Kenapa bukan lagi ITB yang menjadi perguruan tinggi Pembina, karena 2 bulan setelah berdiri BLCC, ITB menjadi perguruan tinggi berbadan hukum sehingga tidak bisa lagi mendapat dana dari APBN.
Akibat inilah yang membuat langkah BLCC tersendat, namun dengan ditunjuknya Polnes sebagai pembina BLCC, maka akademi logistik akan mendapatkan kucuran dana sebesar 3,3 Miliard sebagai biaya operasionalnya. Dengan begitu, tidak ada lagi persoalan soal pengoperasian BLCC yang selama ini memang tidak pernah menerima dana APBN, jelas Lomban.
Sedangkan Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Polnes, Alwathan menjelaskan, dari 24 perguruan tinggi serupa, ada beberapa yang sudah bubar. Bubarnya karena daerah tidak siap, namun di Kota Bitung semuanya siap.
Oleh sebab itu, sistim ada
di Pemerintah Pusat yang seharusnya salah, sehingga tersendap seperti ini.
Walaupun dengan begini, semuanya bisa berjalan dengan baik, kunci Alwathan.
