KomentarReportase Sulut.com - Rapat
dengar pendapat (RDP) tentang pengembangan sistim kelistrikan regional, yang
dilaksanakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (25/05),
diikuti oleh Wakil Walikota Bitung, Ir Maurits Mantiri, Jumat (27/05).
Kegiatan
tersebut diselengarakan oleh Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, terkait
permasalahan listrik nasional. Intinya DPD RI mendesak agar PLN dapat
memperbaiki meperluas jaringan distribusi interkoneksi untuk mengatasi
permasalahan listrik dan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik di
semua daerah hingga yang terpencil.
“Selain itu pula, PLN didesak agar mengikutsertakan pemerintah
dalam penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, agar pembangunan
ketenagalistrikan sesuai dengan kebutuhan daerah. DPD RI minta kepada
pihak PLN bisa koordinasi dengan
pemerintah, biar program pembangunan kelistrikan dapat berjalan dengan baik”.
Begitu
pula dengan pemerintah daerah, bersama - sama memberi pemahaman kepada
masyarakat untuk mendukung proyek ketenagalistrikan, membantu penyelesaian
perijinan yang diperlukan dalam proyek pembangkit dan transmisi dan membangun
sarana dan infrastruktur pendukung untuk ketenagalistrikan.
Dalam kesempatannya, Mantiri berkesimpulan
tentang RDP. Yang mana, tingkat rasio elektrifikas kelistrikan Kota Bitung
mencapai 78,1%, sedangkan kendala pembangunan pembangkit listrik terbentur pada
proses perizinan.
“Maka
dari itu, lokasi pembangunan tidak sesuai dengan RT / RW dan pembebasan lahan.
Tentunya kami segera mengkaji dan menindak lanjuti arahan Komite II DPD RI. Hal
ini merupakan desakan agar PLN bekerja sama dengan pemerintah guna memenuhi
kebutuhan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat, “ungkap Mantiri”, jelas
Mantiri.
GM PLN Sulut Tenggo telah meyatakan kesiapan dalam mendunkung IHP
dan KEK Bitung dan mereka telah membangun pembangkit tenaga listrik dan sudah
dibuat gardu listrik dengan daya 30 MVA, tutup Mantiri.
