KomentarReportase Sulut.com - Ketua Komisi A, Viktor Tatanude yang
merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bitung, Kamis kemarin
(20/10), melakukan peninjauan dilokasi pembuatan tanggul bencana di Kelurahan
Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Jumat (22/10).
Adapaun tinjauan yang dilakukan oleh Tatanude, bahwa sesuai laporan warga setempat, pembuatan tanggul pencegahan bencana itu hanya dikerjakan tidak sesuai spesifikasi atau hanya asal jadi oleh pihak kontraktor.
Dari pantauan Reportase Sulut.com dilapangan melihat secara langsung, bahwa Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung, sangat emosional (Marah – Marah) kepada pihak kontraktor dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bitung.
Tatanude juga mengatakan, proyek pembuatan untuk satu tanggul yang berukuran 20 – 30 meter dengan anggaran ratusan juta rupiah, tidak sesuai peruntukan. Saya mencurigai ada aroma kecurangan dibalik pembuatan tanggul bencana tersebut, dikarenakan konstruksi yang tidak lazim dan volume pekerjaan pun tak sebanding dengan nilai proyek.
Tambahnya lagi, proyek ini sangat aneh, sebab sebagian tanggul yang sementara dibangun ternyata masuk dalam rencana Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan Tahun 2016.
Saya berharap, intasi terkait dalam hal ini pihak BPBD Pemkot Bitung sebagai penangung jawab dalam proyek ini, agar selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Jangan sampai timbul kesan dari masyarakat bahwa proyek ini cuman dikerjakan asal – asalan, Pungkas Tatanude.
Ikut hadir dalam peninjauan yakni, Ketua
Komisi C, Superman Boy Gumolung, Kepala Badan BPBD Pemkot Bitung, Adri Supit, LSM dan
sejumlah awak media.
Adapaun tinjauan yang dilakukan oleh Tatanude, bahwa sesuai laporan warga setempat, pembuatan tanggul pencegahan bencana itu hanya dikerjakan tidak sesuai spesifikasi atau hanya asal jadi oleh pihak kontraktor.
Dari pantauan Reportase Sulut.com dilapangan melihat secara langsung, bahwa Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung, sangat emosional (Marah – Marah) kepada pihak kontraktor dan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bitung.
Tatanude juga mengatakan, proyek pembuatan untuk satu tanggul yang berukuran 20 – 30 meter dengan anggaran ratusan juta rupiah, tidak sesuai peruntukan. Saya mencurigai ada aroma kecurangan dibalik pembuatan tanggul bencana tersebut, dikarenakan konstruksi yang tidak lazim dan volume pekerjaan pun tak sebanding dengan nilai proyek.
Tambahnya lagi, proyek ini sangat aneh, sebab sebagian tanggul yang sementara dibangun ternyata masuk dalam rencana Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan Tahun 2016.
Saya berharap, intasi terkait dalam hal ini pihak BPBD Pemkot Bitung sebagai penangung jawab dalam proyek ini, agar selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Jangan sampai timbul kesan dari masyarakat bahwa proyek ini cuman dikerjakan asal – asalan, Pungkas Tatanude.
