Tonny Yunus Gelar Reses Kedua Di Kelurahan Bitung Timur “Kampung Sarikalapa” -->

Iklan Semua Halaman

Tonny Yunus Gelar Reses Kedua Di Kelurahan Bitung Timur “Kampung Sarikalapa”

Jumat, 28 April 2017
Reportasesulut.com - Reses massa persidangan kedua tahun ketiga tahun sidang 2017, kembali digelar Anggota DPRD Kota Bitung Fraksi PKB, Tonny Yunus SE, di Daerah Pemilihan Dapil III, Kecamatan Madidir dan Maesa, Jumat (28/04).

Reses yang kedua ini, berlangsung disalah satu rumah warga Kelurahan Bitung Timur (Kampung Sarikalapa), Lingkungan III, Kecamatan Maesa, dihadiri kurang lebih dari 200 simpatisannya.

“ Tampak hadir dalam reses tersebut yaitu, Anggota DPRD Partai Nasdem Kota Bitung, Hi Ramlan Ifran, Ketua Parta PAN Kota Bitung, Gunawan Pontoh, Kabag Humas DPRD Kota Bitung, Donald Manansal, Lurah Bitung Timur, Seklur Bitung Timur, Pala dan RT “.

Dihadapan para pejabat, Tonny mengatakan bahwa tujuan reses sudah konsekuennya sebagai anggota legislator untuk menemui warganya. Apalagi, warga di Kampung Sarikalapa ini merupakan basis kemenanganya ketika dirinya dipilih sebagai anggota legislator periode 2014 – 2019.

Ia juga menghimbau kepada simpatisannya, dengan berakhirnya Pilkada ditempat yang lain, agar selalu menjaga kemanan dan ketertiban dan jangan terpancing dengan isu – isu yang membuat situasi dan kondusif di Kota Bitung jadi tidak nyaman, ujarnya.

Sebagai informasi kepada masyarakat, bahwa anggaran PAD Kota Bitung cuman 103 miliar dan dana perimbangan ada diangka 666 miliar. Kemudian, ditambah dengan pungutan sah berada di 14 miliar, jadi total anggaran APBD Kota Bitung tahin 2017 berjumlah kurang lebih 814 miliar. Sedangkan anggaran pengeluaran melebihi dari jumah angka total tersebut, tambahnya.

Dengan kepimpinan pemerintahan MaMa selama 1 tahun ini, ada kendala yang sering kali kami memberikan masukan. Yang mana, kendala itu menyangkut penerima beras raskin (Raskin), orang jompo dan cacat. Saya minta, Lurah bisa melakukan pendataan, karena setahu saya kalau orang jompo dan cacat itu dapat bantuan dari Dinas Sosial, jelasnya.

Kemudian, ada juga program pemerintah mengenai BPJS Rp 25 ribu dan bagi warga belum memiliki BPJS, segera laporkan ke kelurahan dengan melampirkan kartu keluarga, kuncinya.