KomentarReportasesulut.com - Pengetahuan yang berbeda akan mengakibatkan perbedaan
pandangan atau persepsi, dengan pengetahuan yang dimilikinya, maka keputusan
semakin demokratis, begitu juga sebaliknya, Selasa (12/09).
Dengan konteks ini, masyarakat dianggap mempunyai
posisi yang penting dalam proses demokrasi di Indonesia, opini publik
seringkali dijadikan sebagai landasan moralitas sekaligus rambu demokrasi pemerintah
dan masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Karo Multimedia Mabes
Polri, Brigjen Yanfitri, ketika menjadi nara sumber diacara dialog Musyawarah
Besar (Mubes) Ikatan Wartawan Online Ke – 1, Jumat 08 September 2017, di Hotel Mega Putri Jakarta
“ Menurut Yanfitri, dari laman We are Social
menyatakan, bahwa pada bulan Januari 2017, dari sekitar 262 juta jiwa penduduk
Indonesia 132 juta jiwa (51%) telah menggunakan internet “.
Apalagi, jumlah handphone yang beredar melebihi dari
jumlah penduduk dari 371,4 juta (140%), berarti tingkat ketergantungan internet
masyarakat Indonesia sangat luas, ujarnya.
Tambahnya lagi, diperlukan suatu strategi dari
pemerintah, mengambil langkah sebagai intervensi kebijakan dalam rangka
mengantisipasi isu – isu terkait ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya dan
kantibmas dengan menyebarkan informasi menyesatkan, fitnah, berita hoax yang bersifat
SARA ataupun intoleransi.
Artinya, ada pihak tertentu yang sengaja membuat
suatu portal media online yang difungsikan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi,
pesan, konten bersifat provokatif, seperti dilakukan sindikat “SARACEN” portal
medianya adalah Saracennews.com, jelasnya.
Polri sebagai pengemban fungsi pemerintah dibidang
penegakan hukum, pelayanan dan perlindungan masyarakat bidang kamtibmas,
mendapatkan amanat unttuk menjadi garda terdepan berdasarka UU kepolisian,
kuncinya.